Investor Relations

 

Supremasi Hukum Adalah Kunci Bagi Iklim Usaha Yang Sehat

Date: 07 October 2010
Source: Siaran Pers CP Prima
 
 
SIARAN PERS
UNTUK DISEBARLUASKAN SEGERA
 
Sehubungan dengan serentetan aksi unjuk rasa kantor DPRD Lampung dan Polda Lampung yang dilakukan oleh segelintir oknum plasma, PT. Central Proteinaprima, Tbk (“CP Prima” atau “Perusahaan”) perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Perusahaan mengutuk keras upaya penyesatan informasi atau pembohongan publik yang dilakukan oleh oknum pengurus P3UW yang menyatakan bahwa akar permasalahan adalah bersumber dari hubungan kemitraan plasma-inti. Padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa akar permasalahan adalah pencurian udang yang diduga dilakukan oleh oknum pengurus P3UW. Penangkapan pihak yang terduga melakukan tindak pidana pencurian itu menyulut aksi demo anarkis pada 2 September 2010. Pelaku perusakan pada demo anarkis pun merupakan tindak pidana yang harus diproses secara hukum supaya tidak menimbulkan preseden yang tidak baik di waktu mendatang, melecehkan akal sehat dan tidak kondusif bagi penegakan iklim usaha yang sehat;
  2. Klaim bahwa akar permasalahan adalah ketidakpuasan terhadap kemitraan plasma-inti sangat kontradiktif dengan pernyataan koordinator aksi demo dan pengacara P3UW yang mengatakan bahwa mereka akan menghentikan aksi demo apabila 7 (tujuh) rekan mereka dibebaskan dari kriminalisasi atas apa yang telah mereka lakukan, meskipun tindakan mereka adalah kriminal murni. Hal ini semakin menegaskan bahwa tujuan pendemo yang sebenarnya adalah unjuk kekuatan agar rekan-rekan mereka yang telah ditangkap dibebaskan. Aksi premanisme diupayakan untuk mengalahkan supremasi hukum sehingga jelas-jelas bertentangan dengan akal sehat dan etika dari sudut manapun;
  3. Tuduhan bahwa Perusahaan tidak serius menangani areal tambak ex-Dipasena adalah tuduhan yang tidak berdasarkan fakta, insinuatif dan sarat kepentingan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa total produksi sebelum diambil alih oleh Perusahaan hanya mencapai 10.648 ton menjadi 41.071 ton per tahun atau mengalami kenaikan sebesar 285.7%. Probabilitas plasma dapat memperoleh keuntungan meningkat dari 34% sebelum diakuisisi menjadi 75% pasca akuisisi. Hal ini mengindikasikan bahwa produktifitas lahan dan teknis budi daya mengalami peningkatan yang signifikan;
  4. Peningkatan produksi tentu saja membawa dampak bagi perekonomian daerah di sekitar tambak. Keuntungan seluruh plasma di lahan ex-Dipasena mencapai Rp 150,94 miliar pada tahun 2010, padahal di tahun 2007 (sebelum akuisisi) mencatat kerugian sebesar Rp 4,1 miliar. Keuntungan seluruh plasma yang sebesar itu memberikan multiplier effect bagi perekonomian di sekitar lokasi tambak dan Kabupaten Tulang Bawang pada umumnya;
  5. Bagi masing-masing petambak, kesejahteraan mereka meningkat drastis menjadi Rp 30,9 juta per tahun per plasma dari sebelum diakuisisi yang rata-rata mencapai Rp 11.4 juta per tahun per plasma. Hal itu masih ditambah lagi dengan dengan tunjangan biaya hidup yang diterima oleh plasma dalam bentuk kas ditambah barang-barang kebutuhan pokok yang semuanya senilai kisaran Rp 1,25-1,4 juta per bulan per plasma. Sebelum diambil alih oleh perusahaan, uang tunjangan hidup hanya diberikan sebesar Rp 625 ribu per bulan per plasma. Fakta di atas menunjukkan bahwa plasma yang tidak produktif sekalipun telah memperoleh peningkatan kesejahteraan yang cukup signifikan lebih dari dua kali lipat sebelum diakuisisi perusahaan;
  6. Permasalahan revitalisasi yang selalu diangkat oleh oknum-oknum pendemo adalah permasalahan usang yang tidak lagi relevan. Mayoritas plasma telah menyetujui jadual revitalisasi tahap ke II untuk 11 blok tersisa yang akan diselesaikan pada September 2011. Hingga saat ini, proses revitalisasi tidak hanya mencakup perbaikan tambak tetapi juga fasilitas pendukung lainnya dan sudah mencapai sekitar 60%. Persetujuan mayoritas plasma tersebut telah ditandatangai oleh LMPK (Lembaga Manajemen Plasma Kampung), BPK dan Kepala Kampung bersama dengan perusahaan inti pada September 2009. P3UW bukan lah pihak yang berwenang untuk mengatasnamakan plasma, karena dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara plasma-inti, pihak yang berwenang adalah LMPK;
  7. Cukup banyak kisah keberhasilan para petambak plasma yang seharusnya bisa menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk berprestasi lebih baik lagi, namun dilewatkan begitu saja oleh media. Media terlalu fokus pada issue-issue yang sengaja dilontarkan oleh segelintir orang yang pada kenyataannya menjadi terduga kasus tindakan kriminal pencurian udang, pengrusakan dan sebagainya. Wacana di ruang publik yang terlalu sarat dengan aksi premanisme akan memicu atau menjustifikasi tindakan sejenis serta mendistorsi keberhasilan yang dicapai oleh mayoritas orang yang bekerja keras secara profesional. Perusahaan sangat mengapresiasi Polri yang tetap teguh pada pendirian untuk menegakkan hukum dan tidak bergeming dari tuntutan para demonstran yang melecehkan nurani dan etika.

 

Demikian penjelasan ini kami sampaikan untuk menanggapi situasi yang berkembang.
 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

George H. Basoeki
Corporate Communications Manager
PT Central Proteinaprima Tbk.
Email: george.basoeki@cpp.co.id